THE ORGANIZATION OF MADRASAH ALIYAH IN ACEH REFORM ERA

Abstract

Abstract: The Organization of Madrasah Aliyah in Aceh. The main problem in this research is the implementation of madrasa aliyah in the reform era in Aceh. In terms of regulation, Madrasa aliyah in Aceh received an equivalent recognition from schools. Whereas when other regions take a lot of positions to prioritize schools, Aceh with its regulatory power should be able to perform more optimally compared to other regions in the archipelago. Seeing this, it is certainly a challenge for Aceh when it must pay attention to madrassas which in regulations in some regions consider it not their authority. The purpose of this study was to determine the conditions and problems of madrasa aliyah, and their policies and impacts. This research is qualitative research with a responsive evaluation approach. After analysis, it was found that the Aceh government still marginalized the Madrasah Aliyah educational institutions, although several regulations allowed Acehnese to do more. This is of course because the Province of Aceh is a special autonomous region that needs special attention based on the legal principle of lex specialis derogat legi generalis.

Abstrak: Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah implementasi madrasah aliyah pada era reformasi di Aceh. Dari segi regulasi, Madrasah aliyah di Aceh mendapat pengakuan setara dari sekolah. Padahal ketika daerah lain banyak mengambil posisi untuk memprioritaskan sekolah, Aceh dengan kekuatan regulasi yang dimilikinya harus bisa tampil lebih maksimal dibandingkan daerah lain di nusantara. Melihat hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Aceh ketika harus memperhatikan madrasah yang dalam regulasi di beberapa daerah menganggapnya bukan kewenang-annya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan permasalahan Madrasah Aliyah serta kebijakan dan dampaknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluasi responsif. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa pemerintah Aceh masih memarjinalkan lembaga pendidikan Madrasah Aliyah, meski ada beberapa regulasi yang memberi peluang bagi masyarakat Aceh untuk berbuat lebih. Hal ini tentunya karena Provinsi Aceh merupakan daerah otonom khusus yang memerlukan perhatian khusus berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generalis.

Keywords: Madrasah Aliyah, special autonomy, policy, Aceh