KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN SEKULER

Abstract

Abstrak: Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kebijakan pendidikan nasional terhadap pendidikan Islam dan pendidikan sekular. Pada mulanya, sekularisme memang hanya berbicara tentang hubungan antara agama Kristen dan negara saja. Namun kemudian berkembang merambah kepada seluruh aspek kehidupan dunia manusia, dan juga masuk ke dalam berbagai pemikiran para filsuf dan kaum intelektual pada saat itu. Selanjutnya, ide pemikiran sekularisme ini juga masuk menyebar ke dunia Islam dan juga masuk ke dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan sistem pendidikan nasional terhadap keberadaan pendidikan Islam dan pendidikan sekular. Penelitian ini adalah studi literatur yang sumber datanya dari buku-buku dan dokumen tertulis. Setelah dianalisa, ditemukan bahwa dasar pemikiran sekularisme yang bertentangan dengan ajaran Islam telah mempengaruhi kebijakan sistem pendidikan nasional.

Abstract: National Education Policy toward the Existence of Islamic and Secular Education. The main problem in this research is a national educational policy towards Islamic education and secular education. At the outset, secularism is only talking about the relationship between Christianity and state. Then it develops extended to all aspects of the human world, and entered into the philosophers thinking and intellectuals at the time. Furthermore, the idea of secularism is spread to the Islamic world and entered into the law of national education system. The purpose of this research was to determine the policy of the national education system to the presence of Islamic education and secular education. This research is a review of literature which the data sources from books and written documents. After analysis, it was found that the rationale of secularism in contradiction with Islamic teachings that have influenced policy of the national education system.

Kata Kunci: pendidikan, Islam, sekuler, kebijakan, politik hukum