RADIKALISME AGAMA DAN POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA-ORDE BARU

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis kemunculan radikalisme Islam di Indonesia pasca-Orde Baru dalam kaitannya dengan politik demokrasi serta implikasinya terhadap kebijakan negara atas radikalisme. Dengan menggunakan pendekatan politik-hukum, artikel ini berargumen bahwa kelompok radikal harus diperlakukan secara hati-hati dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi harus menggaransi kebebasan berpendapat untuk semua. Dalam konteks ini, keberadaan radikalisme Islam tidak bisa dikekang atas alasan ideologis yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan negara yang represif-antagonistik atas kelompok radikal. Kebijakan semacam ini dapat membawa pendulum ke arah kontra produktif bagi demokrasi itu sendiri karena kelompok radikal justru dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengon- solidasikan dan mendiseminasikan ideologi radikalisme di kalangan masyarakat luas. Artikel ini merekomendasikan Undang-undang(UU) baru dan/atau addendum baru dalam rangka mengisi ruang kosong yang tidak disentuh oleh kedua UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebelumnya.

Abstract: Religious Radicalism and the Politics of Democracy in Post New-Order Indonesia.This paper attempts at scrutinizing the emergence of Islamic radicalism in the post-New Order Indonesia and its mutual relationship with democratic politics as well as its implications to the state policy towards radicalism. This paper argues that the radical groups must be treated with deserve care in the framework of democratic principles on the ground that democracy must guarantee the idea of freedom of expression for all. In this context, the existence of Islamic radicalism cannot be curbed on an ideological basis manifested through an antagonist state policy towards radical groups. Such a policy, nevertheless, can swing the pendulum to a less productive to democracy itself. It may result in the consolidation and dissemination of radical ideology among the Muslim society within the framework of democracy. This paper recommends that a new act be necessary in order to fill the legal gap left by the two Acts on the counterterrorism policy.

Keywords: radikalisme Islam, demokrasi, Pancasila, UUD 1945